Sulutnow.com, Jakarta-Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan praktik kotor dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Utara (Sulut).
Ia menyoroti adanya laporan upaya menghalangi proses demokrasi secara tidak etis.
“Kami mendapat informasi ada upaya menjegal Pak Elly dengan cara-cara yang merusak demokrasi. Kabarnya, ada rencana untuk menaruh barang ilegal di kediaman atau kendaraan pribadi Pak Elly sebagai bentuk jebakan,” ujarnya.
Merespons situasi ini, Andi Mallarangeng menegaskan pentingnya tindakan pencegahan guna memastikan Pilkada yang bersih dan bebas dari politik kotor.
Partai Demokrat, kata Andi, mempertimbangkan pengawasan lebih ketat, termasuk dari DPR, khususnya melalui perwakilan Demokrat di Komisi III DPR RI.
“Jika diperlukan, kami akan mengusulkan Hillary Brigitta Lasut, perwakilan Demokrat dari Sulut di DPR, untuk ditempatkan di Komisi III guna mengawal perkembangan ini. Kami juga akan membawa laporan intelijen ke Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP),” jelas Andi.
Demokrat berharap laporan-laporan yang diterima dapat segera ditindaklanjuti oleh fraksi Demokrat di Komisi III DPR.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah segala rencana yang berpotensi merusak demokrasi dan memastikan Pilkada Sulut berjalan dengan aman, jujur, dan adil.
Andi Mallarangeng juga menekankan pentingnya netralitas aparat dalam menjaga kelancaran Pilkada.
“Aparat harus bersikap netral agar dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua kontestan dan pemilihnya,” tegasnya.
Ia pun menambahkan bahwa jika ada aparat yang terbukti tidak netral, Partai Demokrat akan segera mengambil sikap tegas melalui fraksi dan DPP.
“Mari kita bersama-sama mengawal Pilkada serentak ini, khususnya di Sulut, agar rakyat dapat memilih pemimpin terbaik dengan bebas, jujur, dan adil,” pungkas Andi Mallarangeng. (Eli)
