Sulutnow.com, Minahasa, Hukrim-Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tambala milik RK di Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, diduga menjadi sarang praktik ilegal mafia BBM.
Kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum (APH), BPH Migas, dan Pertamina disebut sebagai penyebab utama maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Foto petugas SPBU Tambala memasukan selang nosel kedalam jendela mobil yang diduga ada tanki penampung
BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk memperkaya oknum-oknum tertentu.
Masyarakat setempat mengaku kecewa dengan praktik yang terjadi di SPBU ini.
Mereka melaporkan bahwa pembelian BBM menggunakan galon justru diprioritaskan, sementara kendaraan yang telah mengantre berjam-jam kerap diabaikan.
Kecurigaan publik semakin memuncak setelah beredar video yang menunjukkan BBM di SPBU ini tidak hanya diisi ke kendaraan, tetapi juga ke berbagai wadah lain, termasuk diduga ke dalam tandon yang ada dalam mobil.
Dalam video tersebut, terlihat nosel BBM dimasukkan langsung ke kaca mobil, menimbulkan tanda tanya besar atas praktik yang terjadi.
Operator SPBU Tambala diduga sering mengatasnamakan pembelian BBM untuk nelayan.
Namun, faktanya, BBM bersubsidi tersebut justru dijual kembali atau diselundupkan ke daerah tambang oleh jaringan mafia BBM.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulut, tidak maksimal dalam melakukan pengawasan.
Seorang warga Desa Tambala yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “SPBU ini seolah kebal hukum. Mungkin ada setoran besar dari pengusaha RK melalui adiknya, DL, sehingga praktik mafia BBM bisa berjalan lancar tanpa gangguan.”
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak ketika mereka kerap mendapati BBM subsidi habis saat hendak membeli di SPBU ini.
Dugaan kuat muncul bahwa pemalsuan dan penyalahgunaan QR code untuk pembelian BBM subsidi terjadi di SPBU ini.
Pasalnya, QR code yang seharusnya hanya menerima pembelian dari kendaraan resmi justru digunakan untuk transaksi bolak-balik dari berbagai wadah.
Masyarakat menuntut BPH Migas dan Pertamina segera memberikan sanksi tegas terhadap SPBU Tambala.
Penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang seharusnya diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak dinilai telah merugikan banyak pihak.
Jika tidak segera ditindaklanjuti, praktik ilegal ini dikhawatirkan akan semakin merugikan negara dan masyarakat.
Publik berharap agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini.
Masyarakat juga mendesak adanya transparansi dan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tidak lagi disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. (Red)
