Sulutnow.com, BOLMUT — Seperti matahari yang enggan terbit, hak anggota BPD Desa Huntuk selama enam bulan tak juga menyapa rekening mereka.
Gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Huntuk tak dibayarkan sejak Januari hingga Juni 2025. Padahal mereka terus menanti, seperti hujan di musim kemarau.
Informasi itu terkuak pada Minggu (13/7/2025). Media ini memperoleh kabar langsung dari sumber terpercaya di desa.
Kepala Desa Huntuk, Oldy F. Kumolontang, saat dikonfirmasi pada Senin (14/7/2025), tak menampik kabar tersebut. “Ia, benar,” jawab nya singkat via telepon
Menurut Oldy, dua anggota BPD itu tidak ikut menyusun APBDes, Musrembang Desa, serta pembentukan koperasi. “Mereka diam, bukan bekerja,” ujarnya.
Ia melontarkan pernyataan tajam bak pisau bermata dua.
“Nyandak b kerja drng dua. Kong kita mo bayar orang ada tidor?” sindir Oldy dalam bahasa daerah.
Ia menuding dua anggota BPD tak menandatangani dokumen APBDes 2025. “Mereka enak-enak tidur, lalu minta gaji? Lucu!” ucapnya, menyindir keras.
Ia menyamakan BPD dengan DPR. “Kalau DPR nda bahas APBD, siap-siap juga nda dibayar. Sama saja prinsipnya,” katanya bernada dingin.
Namun, tak semua sepakat dengan narasi Sangadi. Salah satu sumber menyebut, ada sebab yang lebih dalam dari sekadar ‘tidak bekerja’.
“Mari lihat dulu kenapa mereka tidak hadir. Bukan asal tuding,” ujar sumber yang meminta identitasnya disembunyikan.
Ia mengungkap kisah lama yang belum tuntas. Perselisihan bermula sejak penyusunan Perubahan APBDes Tahun 2024.
Saat itu, disepakati 17 lampu jalan. Tapi hanya 16 yang di adakan namun cuma 10 yang di pasang 9 yang menyala,Satu lampu seolah lenyap ditelan malam.
“Ketua BPD setuju 17 unit. Tapi yang di anggarkan cuma 16, di pasang di jalan 10 Satu tidak menyala diduga dicoret Sangadi,” beber sumber itu.
Baginya, ini bukan hanya soal angka. Tapi soal kepercayaan yang tergerus, seperti tanah longsor yang menelan pondasi.
“Kalau BPD sudah tidak dihargai, apa gunanya lagi bekerja?” katanya lirih, seolah menahan kecewa yang mendidih.
Tak hanya itu, proyek drainase dan WC di tahun 2024 juga jadi sorotan. Diduga, pekerjaan tidak sesuai harapan warga.
“Semua orang di huntuk ini sudah tahu. Itulah kenapa mereka tak mau lagi ikut musyawarah,” pungkasnya, dengan nada getir.
Penulis/editor: Fardiansyah Tamala
