Sulutnow.com, Mitra-Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) yang menonaktifkan sejumlah Hukum Tua atau Kepala Desa menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Relawan Kita Prabowo (Kipra).
Tindakan ini dinilai sebagai langkah yang salah dan tidak mencerminkan kewibawaan pemerintah.
Penonaktifan tersebut diduga kuat bermotif politik, terutama karena para Hukum Tua yang dinonaktifkan dianggap telah mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK)-Victory dalam Pilkada 2024 lalu.
Frits Ronald Polii, Hukum Tua Tombatu Tiga Tengah, mengungkapkan bahwa penonaktifan ini dilakukan secara sepihak dan tidak transparan.
Menurutnya, alasan yang digunakan Pemkab, yaitu terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa, hanyalah dalih untuk menyingkirkan mereka yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik pejabat daerah.
“Kami sudah dianggap sampah dan harus dibersihkan sebelum Bupati baru, Ronald Kandoli, dilantik. Makanya, Selasa malam kemarin kami dieksekusi lebih dulu,” ujar Polii melansir dari Komentar.id.
Polii juga membantah isu bahwa penonaktifan ini terkait temuan audit Dana Desa.
Ia menjelaskan bahwa pada Rabu pekan lalu, mereka diberitahu akan ada pemeriksaan administrasi oleh Inspektorat.
Setelah pemeriksaan, ditemukan temuan sebesar Rp173 juta, yang kemudian diperbaiki oleh para Hukum Tua.
Namun, anehnya, pada Selasa pagi, mereka justru diberitahu akan dinonaktifkan dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
“Dalam pertemuan itu, PMD menginformasikan bahwa atas perintah atasan, para Hukum Tua harus dinonaktifkan sebelum pelantikan Bupati baru,” tegas Polii.
Ketua Relawan Kita Prabowo (Kipra) Sulut, Berty Togas, mengecam keras tindakan Pemkab Mitra yang dinilai tidak fair.
Menurutnya, jika memang ada masalah dengan LPJ Dana Desa, seharusnya ada mekanisme yang jelas, termasuk waktu perbaikan selama 100 hari kerja.
“Kalau fair, ada mekanismenya. Kenapa buru-buru menonaktifkan Hukum Tua? Ini justru menimbulkan kekacauan di tingkat desa, karena nanti yang ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (PJs) belum tentu sosok yang diinginkan rakyat,” ujar Togas.
Sementara itu, Ketua Umum KIPRA, Pdt. Dr. Ferdinand Waty, STh, MTh, menyoroti pentingnya merangkul lawan politik untuk bersama-sama membangun pemerintahan.
Ia mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo merangkul Prabowo Subianto setelah Pilpres 2019, dan kini Prabowo juga melakukan hal yang sama terhadap lawan-lawannya.
“Pak Prabowo adalah contoh tokoh yang dirangkul Jokowi. Setelah terpilih, dia bahkan merangkul lawan-lawannya. Lalu, kenapa untuk ukuran Kepala Desa saja harus dieksekusi?” kritik Ferdinand.
Baik Ferdinand maupun Berty Togas sepakat meminta Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara, Steve Kepel, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Mereka khawatir kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi kabupaten/kota lain di Sulut.
“Jangan sampai kasus seperti ini menjadi rujukan di daerah lain. Sekprov harus memberi edukasi kepada PMD dan bila perlu kepada PJ-PJ Bupati agar tahu diri dengan jabatannya. Jangan arogan. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang. Kades yang hari ini dinonaktifkan, mereka juga muncul dari proses politik yang menelan banyak anggaran. Mereka bukan ditunjuk Bupati, tapi dipilih rakyat,” tegas Ferdinand.
Kasus ini semakin memanas karena dinilai tidak hanya merugikan para Hukum Tua, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan desa.
Masyarakat pun menunggu langkah tegas dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih serius. (gobs)
Editor: Felix Tendeken
