SULUTNOW.COM, MANADO – Isu dugaan pemalsuan data dan intervensi kekuasaan dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dari Sulawesi Utara (Sulut) mencuat ke publik.
Namun, setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi oleh sejumlah tokoh dan pihak terlibat, kabar miring itu mulai menemukan titik terang.
Iwan Moniaga
Dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini, Iwan Moniaga, tokoh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulut, membantah tegas tudingan bahwa proses seleksi Paskibraka diwarnai kecurangan.
“Proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua kandidat harus memenuhi syarat, mulai dari tinggi badan, usia, hingga kesehatan dan wawasan kebangsaan,” ujar Iwan di hadapan sejumlah wartawan.
Klarifikasi atas Nama Pejabat
Salah satu nama yang ikut terseret dalam pusaran isu ini adalah Kepala Badan Kesbangpol Sulut, JS, yang dituduh memanfaatkan jabatannya untuk meloloskan peserta tertentu.
Menanggapi hal ini, Iwan memberi klarifikasi:
“Tidak benar jika Kaban Kesbangpol Sulut melakukan manipulasi data atau intervensi kekuasaan. Seluruh keputusan diambil berdasarkan prosedur yang berlaku,” ujarnya lugas.
Iwan juga menyinggung pentingnya memahami aturan pengangkatan pengurus DPPI (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia) di tingkat provinsi dan kabupaten, sesuai surat edaran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ia menekankan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pengangkatan kepengurusan yang patut ditinjau ulang.
Seleksi Berlapis, Tanggung Jawab Bertingkat
Proses seleksi calon Paskibraka sendiri, kata Iwan, mengikuti struktur berlapis sejak 2023, mulai dari tingkat kota/kabupaten hingga nasional, dengan pelibatan BPIP dan Kesbangpol.
Satu pasangan terbaik dari tiap daerah dikirim ke provinsi, sebelum akhirnya disaring untuk mewakili Sulut di kancah nasional.
“Kalau ada manipulasi data, seperti umur atau tinggi badan, itu perlu ditelusuri di tingkat kota atau kabupaten. Di provinsi, proses seleksi dilakukan dengan langkah-langkah terukur dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan menyoroti simpang-siurnya informasi di ruang publik.
“Biodata yang tersebar tidak seluruhnya akurat. Kami sudah lakukan verifikasi dan klarifikasi, serta meminta data ulang dari panitia seleksi daerah,” tambahnya.
Komitmen terhadap Integritas
Pemerintah Provinsi Sulut, menurut Iwan, tetap berkomitmen menjaga integritas proses seleksi.
Evaluasi terus dilakukan agar setiap wakil Sulut di tingkat nasional benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena relasi kuasa.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan dan jajaran PPI Sulut juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang berkembang.
“Kami ingin menjaga reputasi Sulut sebagai daerah yang bersih dan berintegritas. Tiga pasangan akan dipilih untuk mengikuti seleksi tingkat nasional, dan hanya satu yang akan diberangkatkan oleh BPIP sebagai wakil resmi dari Sulut,” kata Iwan menutup sesi jumpa media.
Suara dari Kotamobagu
Nada yang sama juga disampaikan Cinta Mokoginta, pengurus DPPI Kotamobagu dan purna Paskibraka yang pernah terpilih sebagai Nanu Kota Kotamobagu.
Cinta Mokoginta
“Kami, para purna Paskibraka, harus mengakui bahwa terbentuknya DPPI tidak lepas dari peran PPI. Karena itu penting untuk terus melibatkan PPI dalam setiap proses,” ujar Cinta menekankan pentingnya kolaborasi antar elemen. (lix)
