SULUTNOW.COM, MANADO – Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus (YS) dan Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay (Victory) menghadapi kritik dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado terkait capaian 100 hari kerja.
Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) Provinsi Sulut, Vanny Loupatty, menyerukan pentingnya kritik yang utuh dan solutif.
Seruan Kritik Konstruktif
Loupatty yang akrab disapa Maemossa mengapresiasi sikap kritis GMNI, namun menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus menyeluruh.
“Mengkritisi sesuatu jangan sepotong-sepotong. Silakan bersikap kritis, tetapi lebih komprehensif dan solutif,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Ia menambahkan, geliat ekonomi mikro seperti pertanian, perikanan, dan pasar tradisional mulai menunjukkan tren positif berkat stimulan program pemerintah.
“Pembangunan tidak bisa dinilai dalam hitungan hari, melainkan proses jangka panjang. Sinergi semua pihak, termasuk mahasiswa, sangat dibutuhkan,” tegas Sekretaris Relawan KIPRA Sulut ini.
Respons Pemerintah: Fokus pada Akselerasi Program
Steven Liow, Kepala Dinas Kominfo Sulut, membantah anggapan pemerintah lamban beraksi.
Ia mengungkapkan, rapat-rapat strategis kerap berlangsung dari pukul 07.00 hingga 03.00 dini hari untuk menyusun kebijakan percepatan pembangunan.
“Jangan kaget bila banyak menteri akan datang ke Sulut. Ini bukti keseriusan kami,” kata Liow.
Terkait isu infrastruktur seperti jalan rusak, Liow menjelaskan penanganan dilakukan bertahap sesuai kewenangan (nasional, provinsi, atau kabupaten) dan sinkronisasi tata ruang.
“Akan ada kejutan dari kami,” janjinya tanpa merinci lebih lanjut.
Ajakan Dialog dan Penguatan Ekonomi Rakyat
Maemossa menekankan pentingnya ruang dialog sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Kritik jangan sampai menjadi serangan politis tanpa dasar,” imbaunya.
Ia juga menyoroti kemajuan sektor riil: semangat baru petani dan nelayan, serta dukungan bagi pedagang kecil di pasar tradisional sebagai bukti dampak kebijakan 100 hari pertama.
Pemerintah berkomitmen melanjutkan program berbasis ekonomi kerakyatan sembari menjawab tantangan regulasi.
“Kami terbuka untuk berdialog, termasuk dengan GMNI, guna memaparkan capaian secara transparan,” pungkas Maemossa. (lix)
