SULUTNOW.COM, MANADO — Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay baru saja menapaki 100 hari kerja pertama mereka.
Sejumlah pihak mulai menyoroti capaian duet yang dikenal dengan jargon “YSK-Victory” ini, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang mempertanyakan efektivitas dan gebrakan nyata di lapangan.
Namun, Ketua Kita Prabowo (KIPRA) Sulut, Berty Togas, tak tinggal diam.
Ia langsung “pasang dada” membela Gubernur dan Wakil Gubernur yang menurutnya tengah bekerja dalam diam, menyiapkan fondasi kuat untuk pembangunan jangka panjang.
“Jangan salah menilai. Kalau kelihatannya banyak rapat dan seremoni, itu bukan basa-basi. Di balik layar, tim YSK-Victory bekerja dari pagi sampai dini hari demi mengejar target,” tegas Berty Togas, Selasa (10/6/2026).
Menjawab Kritik dengan Data
Kritik GMNI yang menyebut 100 hari kerja belum menyentuh persoalan krusial, dijawab langsung oleh Berty dan tim pemerintahan Sulut.
Salah satu prestasi yang digarisbawahi adalah efisiensi anggaran yang tak sekadar memotong, melainkan justru mengembalikannya untuk mendukung program strategis nasional.
Sebagai contoh, Provinsi Sulut menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mengembalikan anggaran efisiensi demi mendukung swasembada pangan.
“Langkah ini diwujudkan melalui pembukaan lahan baru untuk komoditas padi ladang dan persawahan, serta pembangunan irigasi di wilayah Bolaang Mongondow Raya dan sebagian besar Minahasa,” jelas Berty.
Tak hanya itu, pembangunan industri perikanan juga tengah digarap dengan serius.
“Bahkan regulasi yang selama ini jadi penghambat di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga pendidikan sedang kita evaluasi bersama instansi vertikal. Makanya jangan heran kalau banyak menteri belakangan ini datang ke Sulut,” tambahnya.
On The Track dengan Kecepatan Tinggi
Salah satu tokoh penting di balik dapur kebijakan YSK-Victory ini menegaskan, bahwa pemerintahan saat ini sedang dalam kecepatan tinggi.
“Tapi semua dilakukan sesuai rel peraturan. Tata ruang provinsi sudah mulai dibahas bersama DPRD. Ini pondasi vital untuk mempercepat pembangunan, termasuk menyelesaikan persoalan jalan rusak yang terbagi kewenangannya antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Dia juga menyentil perbandingan dengan provinsi lain.
“Silakan bandingkan dengan Jawa Barat atau Maluku Utara. Tapi jangan samakan. Tiap daerah punya karakter dan kebutuhan berbeda,” ujarnya .
Kata dia, gaya kepemimpinan di tiap daerah juga tak bisa disamakan.
“Jangan cuma tendensius atau subjektif, mari adu data dan gagasan,” sentilnya.
Menuju RPJMD 2025–2030
Saat ini, fokus utama Pemerintah Provinsi Sulut adalah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang mengusung visi “Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Perencanaan ini disusun bersama Bappeda dan seluruh instansi terkait dengan menyelaraskan program prioritas pusat dan daerah.
100 hari memang bukan waktu yang panjang.
Namun, bagi pemerintahan YSK-Victory, masa ini adalah permulaan dari maraton panjang menuju transformasi Sulawesi Utara.
Penulis/editor: Felix Tendeken
