Sulutnow.com, Manado, 9 Juli 2025 — Dalam situasi lonjakan harga beras yang melanda Sulawesi Utara (Sulut), Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menunjukkan kepemimpinan responsif dan kepedulian sosial tinggi dengan menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi bersama seluruh stakeholder terkait, guna mengatasi dampak langsung bagi masyarakat.
Rapat penting tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mewakili Gubernur, dan dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Bank Indonesia, Bulog, BPS, Satgas Pangan Polda Sulut, serta para distributor beras.
Dalam arahannya yang disampaikan melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Pangan, Sarhan Antili, SE, Gubernur Yulius menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyalurkan bantuan beras gratis kepada lebih dari 38 ribu warga kurang mampu, dimulai pada 15 Juli 2025 mendatang.
Selain itu, Gubernur juga telah menginstruksikan pelaksanaan pasar murah serentak di seluruh kabupaten/kota di Sulut sebagai bentuk konkret menekan harga pangan yang tinggi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Tugas pemerintah adalah hadir saat rakyat membutuhkan. Kita ingin pastikan setiap keluarga di Sulawesi Utara tetap bisa makan dengan layak,” tegas Antili menyampaikan pesan Gubernur.
Bantuan ini merupakan bagian dari program nasional Cadangan Pangan Pemerintah, yang disalurkan melalui Perum Bulog dan ditujukan untuk menanggulangi kerawanan pangan, mengendalikan inflasi, serta mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyoroti sejumlah tantangan krusial, seperti ketidaksesuaian data produksi beras antara Dinas Pertanian dan data Badan Pusat Statistik, yang berdampak pada turunnya kuota beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog ke Sulut.
Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 70-80% beras yang beredar di Sulut justru berasal dari luar daerah, sementara harga di pasaran lokal tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Melihat kondisi ini, Gubernur Yulius Selvanus menekankan pentingnya penguatan produksi beras lokal.
Beliau mengimbau agar para distributor lebih mengutamakan pasokan beras dari petani Sulut dan menghindari praktik distribusi keluar daerah yang dapat mengganggu stabilitas pangan.
Tak hanya itu, berbagai kendala teknis seperti gagal panen, serangan hama tikus, hingga kenaikan konsumsi menjelang perayaan Pengucapan Syukur, turut menjadi perhatian serius Gubernur.
“Kami paham ini bukan hanya soal angka. Ini soal kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Karena itu, kebijakan kami harus menyentuh langsung kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dari data yang dihimpun Redaksi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, tercatat sebanyak 138.676 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Sulut akan mendapatkan jatah beras 10 kg per bulan selama dua bulan (Juni–Juli 2025).
Sebagai puncak komitmen pemerintah daerah, Gubernur Yulius dijadwalkan akan melepas secara simbolis penyaluran bantuan pangan untuk 15 kabupaten/kota pada Selasa, 15 Juli 2025, bertempat di Lobby Kantor Gubernur Sulut.
Langkah cepat dan terstruktur ini mencerminkan kepemimpinan Gubernur Komaling yang berpihak pada rakyat, sigap dalam menghadapi persoalan ekonomi daerah, dan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama pemerintah provinsi.
Penulis/editor: Felix Tendeken
