Sulutnow.com, Jakarta — Di tengah hiruk pikuk dunia usaha yang sering berfokus pada laba dan efisiensi, ada sekelompok perusahaan yang memilih untuk menempatkan kesejahteraan manusia sebagai inti dari keberhasilannya. Melalui ajang Satya JKN Award 2025, BPJS Kesehatan memberikan penghormatan kepada 110 badan usaha yang dinilai paling konsisten menjalankan komitmen kepatuhan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun lebih dari sekadar seremoni penghargaan, acara ini menjadi simbol tentang bagaimana kepatuhan administratif dapat berubah menjadi gerakan kemanusiaan, memastikan jutaan pekerja di Indonesia mendapatkan hak dasar mereka: perlindungan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kepatuhan badan usaha bukan hanya soal memenuhi aturan, melainkan cermin tanggung jawab moral.
“Ketika pekerja merasa aman, terlindungi, dan dihargai, mereka tidak hanya menjadi produktif, tetapi juga menjadi aset terkuat bagi perusahaan. Inilah makna kepatuhan yang sebenarnya,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Data BPJS Kesehatan menunjukkan, per 1 Oktober 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,6% dari populasi nasional, angka yang mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dari jumlah tersebut, lebih dari 67 juta peserta berasal dari kalangan pekerja penerima upah di sektor publik dan swasta.
“Capaian ini mustahil terjadi tanpa komitmen badan usaha yang terus memastikan setiap pekerjanya terlindungi,” tambah Ghufron.
Kepatuhan Sebagai Budaya, Bukan Beban
Dalam proses seleksi, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan penilaian yang objektif. Aspek yang dinilai meliputi pendaftaran pekerja, pelaporan upah, konsistensi pembayaran iuran, hingga pemanfaatan teknologi Electronic Data Badan Usaha (EDABU).
Bagi banyak penerima penghargaan, komitmen tersebut bukanlah beban, tetapi bagian dari budaya perusahaan.
“Kami percaya, melindungi pekerja bukan hanya tanggung jawab hukum, tapi tanggung jawab moral,” ujar salah satu perwakilan perusahaan penerima penghargaan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyebut kepatuhan badan usaha terhadap JKN sebagai bentuk nyata solidaritas sosial.
“Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal nilai kemanusiaan. JKN adalah jembatan keadilan sosial. Ketika badan usaha patuh, mereka sesungguhnya sedang ikut membangun bangsa,” tuturnya.
Sinergi Tiga Pilar: Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat
Komitmen lintas sektor juga ditegaskan oleh Direktur Pertimbangan Hukum JAM Datun Kejagung RI, Rudi Irmawan, yang menyatakan bahwa keberhasilan JKN bergantung pada sinergi seluruh pihak.
“Kami terus memperkuat langkah hukum baik preventif maupun represif untuk memastikan kepatuhan tidak berhenti di kertas, tapi menjadi budaya perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menyoroti pentingnya transformasi ketenagakerjaan yang berkeadilan.
“Seluruh pekerja, baik formal maupun informal, berhak mendapatkan perlindungan yang layak. Inilah wajah baru dunia kerja yang inklusif,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah pusat, Deputi III KSP, Syska Hutagalung, mengapresiasi BPJS Kesehatan dan dunia usaha yang terus memperkuat sistem jaminan sosial nasional.
“Program JKN bukan sekadar layanan kesehatan, tapi investasi besar dalam membangun rasa aman dan martabat bagi setiap warga negara,” katanya.
Lebih dari Penghargaan
Satya JKN Award 2025 menandai lebih dari sekadar pengakuan formal. Ia adalah cerita tentang empati, komitmen, dan solidaritas sosial di balik angka-angka kepesertaan. Bahwa di tengah dinamika bisnis dan tantangan ekonomi global, masih banyak perusahaan yang memilih untuk menjaga manusia sebelum menjaga keuntungan.
Dan di situlah letak makna sejati penghargaan ini, bahwa keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar ia melindungi rakyatnya dari rasa takut akan sakit dan kehilangan. (lix)
