Sulutnow.com, Manado, 17 April 2026 – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam meringankan beban masyarakat kembali ditegaskan.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, resmi menyetujui kenaikan subsidi biaya lokal bagi jemaah haji asal Sulut, sebagai respons atas melonjaknya harga avtur yang berdampak pada biaya penerbangan.
Keputusan strategis tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulut, Wahyudin Ukoli, di Wisma Negara, Jumat (17/4/2026).
Dalam pertemuan itu, disepakati kenaikan subsidi dari sebelumnya Rp3,8 juta menjadi Rp5 juta per jemaah.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji bagi masyarakat Sulut.
Gubernur menegaskan, kehadiran pemerintah harus memberikan solusi nyata di tengah tekanan biaya yang dipicu faktor eksternal seperti kenaikan harga avtur.
“Pemerintah harus hadir untuk meringankan beban masyarakat. Kita ingin memastikan jemaah haji asal Sulawesi Utara tetap dapat berangkat dengan biaya yang lebih terjangkau,” tegasnya.
Langkah cepat Gubernur ini mendapat apresiasi tinggi dari Wahyudin Ukoli. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap umat.
“Ini adalah wujud sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan penyelenggara haji. Kebijakan ini sangat membantu jemaah dan meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan visi jangka panjang dengan mendorong hadirnya embarkasi haji di Sulawesi Utara. Menurutnya, keberadaan embarkasi sendiri akan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta pelayanan bagi jemaah asal daerah.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut, Anna Pangalila, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan tersebut secara teknis.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebijakan ini dapat direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Lebih dari itu, kebijakan kenaikan subsidi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulut dalam menghadirkan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran ibadah haji. (lix)
