SULUTNOW.COM – Lebih dari 2.300 kilometer jalan di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini berada dalam kondisi rusak berat.
Angka mencemaskan ini muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat.
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mencatat kerusakan terparah, yakni 416 kilometer, disusul Minahasa Tenggara (368 km) dan Bolaang Mongondow (298 km).
Ketimpangan infrastruktur ini bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga memukul denyut ekonomi daerah.
Kondisi tersebut diperparah oleh realokasi anggaran sekitar Rp 60 miliar dari pusat yang semula ditujukan untuk infrastruktur, termasuk jalan, dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Langkah efisiensi ini, meski beralasan demi pemerataan pembangunan, memicu perlambatan signifikan dalam program perbaikan jalan yang selama ini menjadi urat nadi konektivitas antarwilayah.
# Risiko Jalan Rusak yang Makin Kronis
Kerusakan jalan, terutama di jalur-jalur vital seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pierre Tendean di Manado, telah meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.
Tak hanya mengancam keselamatan, jalan rusak juga memperlambat arus logistik, mengganggu distribusi barang dan jasa, serta membebani biaya operasional para pelaku usaha.
Situasi ini kian pelik karena kewenangan perbaikan terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Koordinasi yang lemah sering membuat penanganan jalan rusak berlarut-larut.
Di sisi lain, jika tidak segera diperbaiki, tingkat kerusakan jalan akan semakin parah dan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar di masa depan.
# Rekomendasi dan Strategi Perbaikan
Tim dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado, Fery Sondakh, Dwars Soukotta, dan Sudarno menyusun sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi persoalan jalan rusak tanpa mengorbankan prinsip efisiensi.
1. Prioritas Jalan Strategis dan Rusak Parah
Alokasi anggaran harus difokuskan pada ruas yang menjadi penghubung utama ekonomi dan transportasi. Pendekatan berbasis prioritas akan memastikan efisiensi sekaligus dampak maksimal.
2. Metode Perbaikan Cepat dan Hemat Biaya
Teknik patching dan overlay untuk jalan rusak ringan hingga sedang dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Material Inovatif
Material seperti beton tahan lama, paving block, serta penggunaan geotekstil terbukti mampu memperpanjang usia jalan dengan biaya yang lebih terjangkau.
4. Koordinasi Lintas Pemerintahan dan Partisipasi Publik
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu memperkuat sinergi.
Warga juga bisa berperan melalui sistem pelaporan kerusakan berbasis aplikasi.
5. Diversifikasi Sumber Pendanaan
Selain APBN dan APBD, pemerintah dapat menggali potensi dana dari skema CSR perusahaan, pinjaman lunak, hingga kemitraan publik-swasta.
# Inovasi: Kunci Masa Depan Infrastruktur
Beberapa langkah inovatif disarankan untuk jangka menengah dan panjang:
* Uji Coba Teknologi Ramah Lingkungan seperti Durophalt dan spray injection patching.
* Kemitraan dengan Startup Teknologi, termasuk robot perbaikan jalan dan pemantauan via kecerdasan buatan.
* Pelatihan SDM Teknis agar mampu mengelola teknologi perawatan jalan modern.
* Sistem Informasi Jalan Terpadu, guna pemantauan real-time dan perencanaan lebih presisi.
# Jalan ke Depan
Efisiensi anggaran sejatinya bukan soal pengurangan belanja, melainkan soal ketepatan sasaran.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dan pusat ditantang untuk berpikir lebih inovatif, strategis, dan kolaboratif.
Jika semua pihak mampu bergerak seiring, maka jalan-jalan rusak di Sulawesi Utara tak perlu menjadi potret stagnasi pembangunan.
Justru, bisa menjadi pemicu pembaruan infrastruktur berbasis teknologi dan efisiensi anggaran yang berkelanjutan.
Penulis: Fery Sondakh, Dwars Soukotta dan Sudarno.
Dosen Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado
